Tingkatkan Produksi Pangan, Pangdam Merdeka Teken MOU Cetak Sawah

SULUT – MESKI sekarang ini banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga oleh karena kebutuhan keluarga. Namun perlu disadari bersama bahwa salah satu instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional adalah tersedianya lahan persawahan untuk menanam padi. Demikian penyampaian Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Madsuni sesaat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Cetak Sawah Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Ghradika “Jaya Sakti” Kodam XIII/Mdk, Manado, Sulawesi Utara (Sulut) pada Selasa (15/05) siang.

“Untuk mengganti lahan sawah yang hilang dan untuk menambah volume lahan yang produktif untuk pertanian dalam mengimbangi kebutuhan pangan nasional itulah yang menjadi perhatian kita semua. Caranya, menyiapkan dan menerapkan strategi serta teknis dan mekanisme pencetakan sawah yang efektif dan efisien agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni 1.200 hektar di wilayah kerja Kodam XIII/Mdk terbagi 500 hektar di Korem 131/Santiago dan 700 hektar di Korem 132/Tadulako,” kata Pangdam dihadapan Kasdam XIII/Merdeka, Danrem 131/Santiago dan Danrem 132/Tadulako beserta jajarannya, Irdam XIII/Merdeka, Kadis Pertanian Provinsi beserta para Kadis Pertanian Kabupaten se-Sulawesi Utara dan Tengah dan Para Asisten serta Kabalak Dam XIII/ Merdeka.

Untuk itu, kata Madsuni, seluruh stakeholders harus benar-benar memaksimalkan pelaksanaan poin-poin yang terdapat dalam perjanjian kerjasama cetak sawah TA 2018. Adapun rincian yang disampaikannya adalah sebagai berikut:
Pertama, Pengawasan oleh personel TNI sebagai Tim Pelaksana terhadap operator Alat Berat harus dilakukan setiap hari.
Kedua, Tim Pelaksana harus segera melakukan tindakan penggantian, baik Alat Berat maupun operator apabila kualitas pekerjaan tidak optimal.
Ketiga, Tim Pengawas dan PPHP wajib melakukan evaluasi dan memberikan saran teknis kepada Tim Pelaksana dalam hal kualitas hasil pekerjaan sesuai petunjuk teknis.
Keempat, Lahan yang dikerjakan harus pada lokasi yang telah disurvei. Namun apabila tidak memungkinkan, dapat dicarikan lokasi lain dengan catatan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Distan Kabupaten bersama Tim Survei.
Kelima, Tim Survei SID (Survey Identification Design) harus memberikan penjelasan yang rinci kepada Tim Pelaksana cetak sawah terkait letak dan arah jaringan irigasi yang sesuai dengan letak sumber air.
Keenam, sawah yang sudah selesai dicetak harus segera ditanami oleh petani dengan komoditas utama tanaman padi, dan
Ketujuh, dalam pengerjaan kegiatan cetak sawah baru TA 2018 agar menepati target waktu pengerjaan.

“Semoga penandatanganan perjanjian kerjasama cetak sawah TA 2018 ini dapat menjadi momentum awal bagi kita semua untuk kembali bekerja keras melanjutkan upaya-upaya meningkatkan kedaulatan pangan bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih khusus yang ada di provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah,” harapnya.
(vendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *