Tim Pemenangan Paslon No Urut I Minta Koreksi Data Pemilih, Begini Tanggapan KPU Minahasa

MINAHASA – PERTEMUAN ini bukan demi kepentingan nomor urut satu namun membela hak masyarakat Minahasa agar  masyarakat yang tidak bisa memilih bisa memilih pada saat digelarnya pesta demokrasi di kabupaten Minahasa, 27 Juni 2018 nanti. Oleh karena itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa harus dilakukan koreksi terhadap data pemilih yang dilakukan tanpa memperhatikan pilihan para pemilih. Ini juga dilakukan terhadap hak konstitusional rakyat Minahasa serta masa depan Minahasa. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan usaha, upaya untuk memenangkan Pilkada. Pernyataan sikap tersebut disampaikan Careig N Runtu yang adalah calon Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023 saat jumpa pers di Kantor Sekretariat Golkar di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) pada Selasa (05/06) siang.

Semua ini disampaikan berdasarkan data. Menurutnya, beberapa sumber data pemilih (DP4) yang berbasis e-KTP juga diduga bermasalah. Runtu mencontohkan, ada beberapa poin yang menjadi perhatiannya dan tim pemenangannya yaitu sekira 19.921 nama pemilih, memiliki nama yang sama dan nama yang sama namun dikurang satu huruf serta tanggal dan bulan kelahiran diduga dibolak balik.

“Terdapat 19.921 nama pemilih memiliki nama yang sama persis, sistematis (pada penulisan nama) penulisan nama pemilih yang hanya berbeda 1 (satu) huruf atau nama tengah yang diganti atau ditiadakan, sistematis lainnya (pada tanggal dan bulan kelahiran). Di awal tanggal 02 bulan 03 untuk nama berikutnya menjadi tanggal 03 bulan 02 yang seolah dibalik-balik saja. Dengan memperhatikan permasalahan pada DP4 yang bersumber dari database e-KTP, maka data pemilih yang digunakan sebagai sumber sangat bermasalah,” terang Runtu didampingi pasangannya Ivan Sarudanjang calon Bupati Minahasa nomor urut satu berserta sekretaris dan tim pemenangan Ivan-Careig.

Dengan demikian lanjutnya, data yang amburadul dapat berimplikasi pada penggunaan keuangan negara yang tidak pada tempatnya.

“Contoh lain, di kelurahan Tataaran Patar, kecamatan Tondano terdapat 6 (enam) TPS untuk 572 pemilih,” katanya.

Masalah bukan hanya menyangkut nama maupun tanggal dan bulan kelahiran yang diubah namun dikatakan bahwa adanya indikasi pidana yang berkenan dengan ketentuan menghilangkan hak memilih. Ia mencontohkan di tempat yang sama pula yakni di kelurahan Tataaran Patar, di DP4 2223 pemilih namun di DPT 572 pemilih. Dan ini terindikasi hak konstitusional rakyat Minahasa tidak mendapatkan pembelaan sebagaimana mestinya bahkan bisa dikatakan dihilangkan.

“27 ribuan nama yang digolongkan sebagai pemilih potensial non e-KTP namun kini tidak terdaftar di DPT atau diabaikan. Jika diambil perbandingan keluarga bapak RD salah satu pasangan nomor urut dua, langsung mendapatkan status sebagai penduduk Minahasa hanya untuk dapat memilih atau orang yang hanya ingin dicatatkan namanya sebagai penduduk Minahasa terkait kepentingan Pilkada,” tandasnya.

Hal lain yang menurutnya adanya indikasi penggelembungan atau penggantian pemilih yaitu di desa Sea Dua kecamatan Pineleng, kabupaten Minahasa, di DP4 1369 pemilih, di DPS 624 pemilih dan di DPT 1.247 pemilih.

Menanggapi hal tersebut, komisioner KPU Minahasa Lord Malonda selaku divisi program dan data mengatakan,
permasalahan nama ganda beserta Nomor Kartu Keluarga. “Silahkan dampingi Panwas dalam verifikasi faktual dan hingga saat ini data tersebut belum diterima pihak kami (KPU red) namun kami juga sudah menyurati untuk mengundang pihak tersebut untuk membahas secara bersama-sama di KPU,” jawab Malonda di kantor KPU Minahasa (06/06) siang.

Malonda melanjutkan, permasalahan yang berada di kelurahan Tataaran Patar memang tidak diakomodir berhubung banyaknya mahasiswa UNIMA yang berdomisili di luar daerah Minahasa.

“Mengenai data 27 ribuan data nama pemilih sudah ada di pihak penyelenggara bahkan nama-nama tersebut bisa diserahkan,” ujarnya.

Ditanya mengenai terdapatnya 6 TPS untuk 572 pemilih dikatakan bahwa itu telah terjadi penyusutan dari jumlah 223 ribuan menjadi 572 pemilih.

“Ini kalau mereka masuk dalam TPS torang tidak bisa baca rekapan TPS karena sudah direkap di tingkat kecamatan. Jadi benar jika Panwas menginginkan menjadi dua TPS itu kita pun siap buat dua TPS.”

“Untuk desa Sea, kita lagi konfirmasi di PPK Pineleng. Ini juga menjadi pertanyaan kami kenapa jumlah DPS dari 624 menjadi DPT 1.247 pemilih. Untuk itu saya akan mengundang dalam rapat koordinasi nanti. Karena ini yang lebih paham PPK,” tandasnya.

(vendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *