Terkait Iklan Kampanye Pilbup, KPU Minahasa Gelar Rakor Bersama Insan Pers

MINAHASA – UNTUK menghindari terjadinya perselisihan sesama wartawan terkait iklan kampanye pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, KPU Minahasa kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengar pendapat dan penyelesaian iklan kampanye dua kandidat Bupati Minahasa di ruang rapat kantor KPU kabupaten Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (11/06) sore.

Digelarnya Rakor tersebut pasalnya, dari sekira 50 media massa yang ada di kabupaten Minahasa namun yang terakomodir kurang lebih 30-an media yang terbagi 15 media online/cyber, 12 media cetak/ koran dan kurang lebih tujuh media TV dan radio mempertanyakan transparansi dan keadilan pihak KPU Minahasa.

“Kurang lebih ada 30 media massa yang telah MoU dengan KPU kabupaten Minahasa. Ketiga-puluhan media ini sudah tidak bisa diganggu karena sudah bertanda tangan dengan kami KPU. Yang baru memasukkan berkasnya tentu harganya tidak sesuai dengan yang lebih dahulu menyerahkan berkasnya. Karena hasil pleno, KPU kabupaten Minahasa telah menetapkan dan menganggarkan dana kampanye terkhusus kepada media yang sudah terjalin kerjasama dengan KPU. Harganya pun mengikuti tetap mengacu dari jumlah oplah masing-masing media. Ini pun pasti berbeda dengan media online dan lainnya,” terang Sekretaris KPU Meidy Malonda didampingi dua anggota Komisioner KPU Christoforus Ngantung dan Dicky Peseki, serta PPK KPU kabupaten Minahasa.

Menurut Malonda, meski sudah terjalin kerjasama dengan KPU Minahasa namun media yang tanpa memiliki SPT dan Rekomendasi dari Dewan Pers, administrasi bisa tertahan. Pasalnya, anggaran tersebut dimiliki oleh negara namun dikuasakan kepada pihak KPU kabupaten Minahasa.

“Demi keamanan bersama, media yang belum memiliki SPT dan media yang belum terdaftar di dewan pers tidak bisa melakukan transaksi. Ini demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika kita memaksa akan terjadi TGR,” tegasnya.

Dia juga meminta, usai digelarnya Rakor sudah tidak ada saling berseberangan atau berselisih paham.

“Habis rapat ini sudah tidak ada lagi saling melempar kesalahan. Jika masih ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ada kekurangan, silahkan dibicarakan langsung dengan kami. Namun keputusan tetap berjalan yang sudah tertata dan tidak ada unsur paksaan,” tukasnya.

Senada dengan hal itu, Komisioner KPU Christoforus Ngantung berpendapat bahwasannya,

“Kami menyadari keterbatasan kita karena kami sebagai anggota komisioner hanya menyusun program, semisal program sosialisasi salah satunya yaitu iklan kampanye di media massa. Kami komisioner tidak bisa mencampur adukkan dengan kewenangan dari sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Itu kewenangan mereka. Mereka yang lebih memahami masalah penawaran dan kontrak dengan teman-teman wartawan,” tutur Ngantung.

Ditegaskannya bahwa tugas dan tanggung jawab telah dipahami masing-masing staff KPUD Minahasa.

“Saya hanya menegaskan di sini bahwa apa yang sudah disampaikan sekretaris tadi mengenai kontrak maupun penayangan iklan kampanye Pilkada Pilbu sudah diplenokan KPUD Minahasa. RAP tersebut memang diperuntukkan bagi kurang lebih 30 media massa, meski saya dan teman-teman prihatin kepada wartawan yang tidak terakomodir. Karena kami tidak bisa keluar dari RAP yang sudah tersusun,” pungkasnya.

(vendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *