Tekan Penyimpangan ADD/DD Polres SBB Gelar FGD 

Seram Bagian Barat – Kepala Kepolisian Resor SBB AKBP Agus Setiawan, S.IK, bersama dengan jajaran Forkopinda lainnya menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi upaya penanggulangan penyelenggaraan dana Desa, di Aula Mapolres SBB, Selasa (22/05/2018)


Hadir dalam sosialisasi tersebut Bupati SBB , yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Mansur Tuharea, SH. MM, Kapolres AKBP Agus Setiawan,S.I.K , Kejari SBB Syamsidar Manoarfa SH.MH, Wakil Ketua DPRD SBB Mustafa Natzir, S. Sos, Asisten II Sekda SBB Ir. R. Sangadji, Waka Polres SBB Kompol Bachrie Hehanussa, SE, Para Kabag, Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres SBB dan yang diwakili Badan BPMPD Kab. Seram Bagaian Barat, serta peserta sosialisasi yang terdiri dari Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Se Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kapolres SBB AKBP Agus Setiawan,S.I.K, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Polri telah melakukan penanda tanganan MOU pada tanggal 20 Oktober 2017 di Mabes Polri bersama dengan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri tentang Pengawasan Alokasi Dana Desa. Para Babhinkamtibmas bisa dapat terlibat langsung dalam mengawasi Alokasi Dana Desa tersebut, untuk itu setiap Pejabat Desa atau Raja (Kades ..red) wajib memasang baleho tentang rencana pengelolaan dana dan pertanggung jawaban serta bukti pengelolaan dana tersebut agar seluruh komponen warga desa dapat mengetahui secara transparan.

“Perekonomian di desa kita inginkan bisa bergerak tidak kalah cepat dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota, tegas Presiden  Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Dana Desa (DD) di Istana Bogor pada Oktober lalu. Untuk itu dalam penyaluran penggunaan Dana Desa diperlukan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Penyelewengan Dana Desa oleh perangkat desa di beberapa daerah di Indonesia, telah menjerat salah seorang pejabat Kepala Desa yang ada di Kabupaten SBB, dan sampai saat ini Pejabat Kepala Desa dimaksud sedang menjalani proses hukum dan mendekam di dalam Rumah Tahanan Kelas 2B Piru.

Ini salah satu contoh yang sudah kita proses, dan tidak tertutup kemungkinan ke depan akan ada Kepala Desa yang lain bila terindikasi melakukan penyelewengan setelah hasil Lidik atau Sidik terbukti secara hukum memenuhi unsur pidana berstatus sebagai pelaku penyelewengan ADD.

Dalam pengawasan penggunaan Dana Desa Pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran Dana Desa dari rekening kas daerah dan rekening kas desa, Pemerintah juga melakukan pamantauan dan evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dan sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa.

Beberapa Lembaga Negara juga ikut serta dalam pengawasan Dana Desa seperti KPK, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian, namun selain itu juga diperlukan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran Dana Desa untuk mencegah terjadinya korupsi.” ujar Kapolres.

Sementara Sekda SBB dalam menyampaikan sambutan Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan Dana Desa dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Kas Desa. sedangkan ADD yang bersumber dari Dau tambah Dana bagi hasil dikurangi Dak paling sedikit 10%. ADD Kabupaten dalam pelaksanaannya ditransfer langsung dari kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

” Dua sumber dana yang masuk ke rekening kas desa ini akan menjadi pendapatan desa pada tahun anggaran yang berkenaan. Ketentuan ini membawa implikasi terhadap perlunya kesiapan baik pada pemerintah kabupaten maupun pada Pemerintah Desa sendiri khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa perlu menjadi perhatian penting bagi aparat Pemerintah Desa.
APBD kabupaten berupa ADD, hal ini menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten terhadap desa untuk dapat mempercepat pembangunan pada tingkat desa guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu dalam rangka pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Parusipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

Di tempat yang sama Kejari SBB Syamsidar Manoarfa SH.MH, dalam memberikan paparan menyampaikan desa bergerak maju dalam memperkuat ekonomi supaya negara ini semakin maju. Ada beberapa departemen ditugaskan untuk ikut mengawasi bukan hanya aparat tetapi termasuk masyarakat turut mengawasi. Dengan demikian tidak ada kata lain para kepala desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten SBB ini mau tidak mau melaksanakan kewajiban itu dengan baik dan benar di mana kita perlu diawasi. Agar ke depan  lebih  baik maka ada  transparansi dalam kerja, kemudian yang paling penting setiap kebijaksanaan yang diambil terkait dengan penggunaan dana itu dimusyawarahkan serta melibatkan semua masyarakat dan jangan sembunyi-sembunyi.

Dan saat kita sudah berbuat lebih baik ,mudah-mudahan tidak ada yang melapor- lapor lagi. Libatkan masyarakat di dalam proses perencanaan kerja penggunaan dana ini dan jangan sembunyi-sembunyi,” terang Kejari.

Kapolres saat diwawancari wartawan terkait dengan laporan masyarakat dugaan penyelewengan Anggaran ADD/DD menjelaskan “Hari ini kita laksanakan sosialisasi pengawasan Dana Desa tindak lanjut dari MoU antara Polri Kementerian Desa Tertinggal kemudian juga Menteri Dalam Negeri sehingga hari ini kita adakan sosialisasi, kita undang seluruh kepala desa se-Kabupaten SBB ada 92 Kepala Desa termasuk juga bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi. Intinya adalah pencegahan untuk mengingatkan kepala desa dalam mengelola dana desa yang ada di desa masing-masing.

Terkait dengan adanya laporan pengaduan terkait adanya dugaan penyelewengan  di tahun 2015, 2016 dan 2017 tentunya kita akan tindak lanjuti ke tingkat penyelidikan dan apabila nanti terbukti kita naikkan juga ke tingkat Penyidikan.” tegas Kapolres ( Jodih L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *