SMA Negeri 9 OKU Tarik Iuran SPP

BATURAJA, OKU – Pungutan bagi siswa kembali ditemukan di  SMA Negeri 9 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. pungutan dibebankan jepada wali siswa di SMA Negri 9 Oku di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji.

Berdasarkan pernyataan Orang Tua/Wali Siswa SMA Negri 9 Oku kepada NN tentang pungutan pembayaran SPP yang dibebankan kepada   wali siswa dengan besaran Rp.350.000/ Semester,  Mereka sangat mengeluhkan hal itu.  Salah satu Wali Siswa yang tidak ingin identitas Nya disebutkan mengatakan.

“Kami selaku wali siswa merasa susah Pak sementara ekonomi seperti ini, kami hanya bergantung pada hasil tampas karet Pak, sedangkan sekarang harga karet sangat nurah Rp.5000 /kg nya, dan getahnya pun menyusut, untuk makan sehari-hari saja susah Pak apalagi sekarang diminta membayar SPP  bulanan.

Masih nenurut keterangan wali siswa tersebut bahwa uang pembayaran SPP digunakan untuk membayar gaji guru honorer yang mengajar di SMA Negeri 9 Oku.

“Kata Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah uang tersebut untuk membayar gaji guru honorer yang mengajar di SMA Negeri 9 Oku ini. Karena hingga saat ini dana dari Program Sekolah Gratis (PSG) belum dicairkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi hingga untuk membayar gaji guru honorer dibebankan kepada kami wali siswa” helasnya.

Sementara Pihak SMA Negri 9 Oku sendiri saat dikonfirmasi tentang hal ini membenarkan hal itu.”Memang benar kami telah melakukan penarikan SPP terhadap wali siswa sebesar Rp.350.000/siswa /semester dan uang tersebut kami gunakan untuk nembayar gaji guru honorer kami. Pemungutan uuran SPP berdasarkan rapat komite sekolah dan sudah ada payung hukum dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan,” jelasnya kepada Media NN.

Namun saat diminta oleh media NN untuk memperlihatkan surat yang dikatakannya (payung hukum dari Dinas Pendidikan Provinsi Sum-Sel. red) yang menjadi landasan pihak sekolah untuk melakukan pungutan iuran SPP,   hingga saat ini  pihak sekolah tidak dapat menunjukan surat tersebut.

Hal tersebut  menimbulkan pertanyaan baik dari masyarakat, wali siswa dan sejumlah awak media bahkan LSM yang bergerak di bidang kontrol sosial.

Pasalnya tindakan penarikan iuran SPP tersebut bertentangan dengan Program Sekolah Gratis (PSG) yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Selatan ‘Alex Noerdin’ sedangkan program tersebut diketahui hingga saat ini masih berjalan.

Tidak hanya itu kegiatan tersebut juga bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016  ayat 12 huruf B’ yang berbunyi sebagai berikut  : Komite Sekolah baik secara perseorangan, maupun secara kolektif dilarang melakukan pungutan terhadap siswa maupun wali siswa.

Juga bertentangan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungli (SABERPUNGLI).

Harapan masyarakat Oku/ wali siswa agar aparat penegak hukum segera bertindak atas hal ini. (Maman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *