Setahun Kasus Perencanaan Pembunuhan Aktivis oleh Kades Bukit Jalan di Tempat di Polres Sarolangun

Setahun Kasus Perencanaan Pembunuhan Aktivis oleh Kades Bukit Jalan di Tempat di Polres Sarolangun

Spread the love

 4,410 total views,  47 views today

Sarolangun – Husnan bersama Kuasa Hukum mendatangi Mapolres Sarolangun, untuk meminta keseriusan Penyidik yang menangani Perkaranya selaku korban pembunuhan berencana, Jumat (9/7/21).

Peristiwa ini dimulai dari rencana aksi damai terkait kasus Dana Desa dip Polres Sarolangun karena lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang ditangani pihak Tipikor Polres Sarolangun.

Setibanya di Mapolres kuasa hukum korban, langsung menemui Kanit Reskrimum yang menangani perkara tersebut di ruangannya.

Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak Kepolisian.

 

Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa hukum korban.

Dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara yang sempat saya baca, penyidik menggunakan pasal tunggal yaitu Pasal 351 KUHP.

Keganjalan di sini adalah korban dianiaya oleh sekelompok massa, ditikam oleh adik Kepala Desa Bukit Kecamatan Plawan, setelah ditikam pada bagian rusuk sebelah kanan, pisau dicabut oleh pelaku.

Lalu korban diserang lagi dari arah depan dengan target bagian dada, tetapi pisau tersebut ditangkap korban akhirnya terjadi adu kekuatan, yang mana pada waktu itu kondisi korban sudah lemas akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tikaman pertama, yang kemudian pelaku memutar pisaunya yang mengakibatkan luka sobek yang luas pada telapak tangan korban, mengakibatkan tidak berfungsinya Ibu jari (jempol kanan) dan pembengkokan pada jari manis secara permanen.

Tidak hanya di situ, melihat situasi tidak mendukung, korban berusaha ke depan meninggalkan TKP, namun dikejar oleh anak kepala desa atas nama Riko, yang meninju pelipis/pipi bagian kanan korban sambil berteriak “Saya jilat darahmu”.

Mobilisasi pelaku :

Kendaraan yang digunakan para pelaku untuk penyerangan tersebut yaitu mobil merk Terios, dan mobil carry warna hitam, kemudian motor KLX milik kepala desa Ibnu kasir, dan beberapa kendaraan keluarganya.

Setelah Kuasa hukum Korban menjelaskan, bahwa kurang tepatnya pasal 351 KHUP atas perkara ini, Kanit beralasan bahwa itu hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi.

Masih menurut kuasa hukum korban, saya melihat pasal yang tepat hanya Pasal 170 KUHP subsider 353 KUHP ayat (2), 355 ayat (1) Jo Pasal 55. Ancaman penjara minimal 12 tahun.

Dan harus diterapkan Pasal 55, Karena diduga ada pelaku, ada otak pelaku, ada yang mengarahkan, ada yang memobilisasi, karena massa pada hari itu berjumlah lebih kurang 30 orang.

Jadi bijaklah dalam menganalisa permasalahan, jangan seenak dengkul, karena negara ini adalah negara hukum.

Tetapi menurut Kanit bahwa ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik, itu menurut Pak Kanit, kata Aslam kepada awak media sewaktu ditemui di kantor LBH CLPK DPP Jambi.

Nah terlepas dari itu tanggal 12/7/2021, Aslam kembali mengkonfirmasi ke Kanit via WhatsApp, dan dijawab, bahwa kanit sedang konfirmasi dengan Kejaksaan.

Aslam Fadli kuasa hukum sekaligus Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan berharap :
1. Terapkan pasal yang benar, sesuai fakta lapangan.
2. Mengharapkan keseriusan semua pihak, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Kalau saya merasa dipermainkan, tentu masalah ini akan saya minta digelarkan di Mabes Polri, biar jelas dan terang semuanya, tandas Aslam Fadil

Kenapa Muhammad Aslam Fadil, SHI. sangat terpanggil dalam kasus penikaman aktivis ini, ternyata ia juga seorang aktivis dan merupakan Ketua DPD LSM KPK Nusantara sekaligus konsultan Hukum BUMN (BRI) .

Husnan saat dikonfirmasi sangat berharap pihak penegak hukum segera mengusut tuntas kasus percobaan pembunuhan yang menimpanya.

Dirinya juga meminta segera memberi kepastian hukum terkait perkara dugaan korupsi yang telah dilaporkan secara resmi ke pihak Polres Sarolangun.

Meminta pihak Mabes Polri dan Polda Jambi mengevaluasi kinerja Kapolres Sarolangun, Kasat dan Kanit yang diduga tidak profesional dan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Penulis: Tholip

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.