SEKDA SBB : BANTAH TAK ADA PEMOTONGAN ADD UNTUK PEMBELANJAAN PESPARAWI

Seram Bagian Barat – Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengklarifikasi beberapa pemberitaan media cetak maupun media online mengenai pemotongan 1.5 % dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat “TIDAK BENAR”

Mansur Tuharea,SH,MM dalam konferensi pers Rabu, 9/5/2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Seram Bagian Barat menyampaikan bahwa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412. 2 – 437 Tahun 2017 bukan terkait pemotongan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) melainkan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412. 2-79 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

“Dimana keputusan tersebut merupakan Rasionalisasi Anggaran yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, pasal 10 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3), rincian Anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.”jelas Sekda.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya Rp. 61.228.633.900,- (Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu menjadi Rp. 60.320.466.977,- (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Maka perlu mengatur kembali rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa Tahun Anggaran 2017 yang berdampak pada Anggaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus ) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja daerah setelah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Terkait dengan itu, maka Sekretaris Daerah menegaskan tidak ada Pemotongan ADD Tahun 2017 untuk pembelanjaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat provinsi Maluku di kabupaten SBB, seperti yang diberitakan pada media-media tersebut. Tetapi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, otomatis Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat harus melakukan penyesuaian Anggaran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 412.2-437 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Lampiran Bupati seram Bagian Barat Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.” terang sekda. (Jodih L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *