Ribuan Massa LSM Gempur Gruduk Kantor Bupati Kabupaten Bogor, “Bupatinya Ngacir”

Bogor – Persoalan mafia tanah yang banyak terjadi di Kabupaten Bogor akibat minimnya kinerja birokrat menjadi dasar bagi LSM Gempur melakukan aksi besar-besaran mendemo kantor Bupati Kabupaten Bogor.

Aksi demo yang dipimpin langsung oleh ketua umum Gempur Saprudin Roy, SH, memadati halaman depan kantor Bupati Bogor, sejak pukul 09.00 pagi ribuan massa yang berjumlah sekitar 5000 orang, menggunakan atribut serba hitam, mendatangi kantor Bupati Bogor, menuntut pejabat bermental koruptor ditangkap.

Massa LSM Gempur, tetap menuntut stop aksi korupsi di Kabupaten Bogor bahkan meminta KPK jangan diam saja cepat bertindak lalu turun ke sini.

“KPK harus telisik dugaan adanya tindak pidana korupsi, menyangkut kerugian negara,” ujar Ketua Umum Gempur Saprudin Roy kepada wartawan Nusantaranews86.com  Selasa (9/5/2018) pasca berdemonstrasi.

Hari ini Gempur menurunkan massa lebih banyak dari aksi sebelumnya di Tangerang Selatan. Dengan tuntutan yang sama penjarakan koruptor.

“Banyak mafia tanah dibiarkan tumbuh berkembang bahkan melahirkan koruptor gaya baru, stop !  jangan sampai masyarakat dirugikan terus menerus, ” pungkasnya.

Selain itu para peserta aksi bertujuan menolak keras rencana daerahnya di jadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Karena daerahnya bukan merupakan daerah yang subur dan bukan sentra pangan.

Rencana LP2B tidak pernah disosialisasikan kepada warga masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan rencana sepihak pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan warga masyarakat,” ungkap Ketua Umum GEMPUR Saprudin Roy, SH.

Roy juga menambahkan, berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2016 – 2036 tentang tata ruang wilayah Kab.Bogor, daerah kami merupakan kawasan pemukiman, perkotaan kepadatan tinggi (PPI).

Rencana pemerintah daerah yang akan menjadikan kampung Cibangkong sebagai kawasan LP2B bertentangan dengan peraturan pemerintah  nomor 1 tahun 2011 tentang LP2B itu sendiri,” terang dia.

Menurutnya, penolakan izin lokasi Perumahan Kaisar di daerah kami oleh pemerintah daerah dengan dalih akan dijadikan lahan LP2B merupakan pelanggaran Perda  nomor 11 tahun 2016 dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penolakan tersebut merupakan arogasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang serta perbuatan melawan hukum, sebab penolakan tersebut tidak memiliki landasan hukum apapun dan menghambat investasi,”  tuturnya.

Kami mendukung setiap investasi yang masuk ke daerah kami demi terciptanya pembangunan, terserapnya tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian  masyarakat serta meningkatnya PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah,” papar Roy.

Beberapa tuntutan disampaikannya diantaranya, meminta Bupati untuk mencopot pejabat-pejabat terkait yang menghambat tumbuh dan berkembangnya iklim investasi  yang sehat sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, meminta Bupati untuk membersihkan birokrasi pemerintah Kab Bogor dari oknum-oknum birokrasi yang mencederai rasa keadilan masyarakat dengan melakukan pungli dan korupsi selama ini.

Serta mendukung langkah-langkah Bupati dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarat dengan baik, cepat, transparan sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun amat disayangkan sang Bupati tidak berada di kantornya, Pihak perwakilan LSM Gempur melakukan Audiensi dengan para pejabat perwakilan dari Bupati Bogor saja.

Setelah melakukan audiensi dengan pihak pemerintah, Saprudin Roy kembali melakukan orasi di depan ribuan masa simpatisan Gempur, ia mengatakan dalam orasinya “Jika tuntutan kami tidak direspon dalam waktu seminggu, 7 x 24 jam maka kami akan melakukan aksi demonstrasi  yang jauh lebih besar lagi,” sambil berteriak lantang penuh semangat pantang menyerah. (Uthe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *