Pembuangan Limbah Beracun PT. Global Coconut Ada ‘Main Mata’ dengan DLH Minahasa Selatan ?

Minsel – Perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan air limbah dan menimbulkan pencemaran, bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara serta denda. Terkait dengan hal itu, dinas yang berkompeten, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minsel, harusnya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap semua perusahaan di Minsel, apakah sudah mentaati peraturan tentang pengelolaan air limbah, termasuk keharusan mempunyai instalasi pengolahan air limbah (Ipal).


Setiap perusahaan yang sudah memiliki Ipal, diwajibkan melaporkan perkembangan pengolahan dan hasil produksi air limbah atau buangan, apakah masih di bawah ambang baku mutu, ataukah ditengarai menimbulkan pencemaran. “Perusahaan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kab.Minahasa Selatan dengan menyerahkan contoh air limbah. Dan Laporan yang disampaikan setiap triwulan itu, ditindaklanjuti pemantauan di lapangan tapi hal ini tidak dilakukan oleh PT. Global Coconut.

Menurut salah satu kepala lingkungan (pala) desa Radey yang namanya tidak ingin ditulis mengatakan kegiatan yang dilakukan PT. Global Coconut yakni membuang limbah sembarangan jelas melanggar hukum dan per undang- undangan yang berlaku.

Beredar kabar bahwa DLH kabupaten Minahasa Selatan diduga telah menerima setoran dari PT. Global Coconut sehingga tidak berani mengambil keputusan atau memberikan sanksi. Padahal dengan matinya ikan di sungai yang diduga kuat akibat limbah PT Global adalah suatu bukti dan sampai saat ini pihak DLH tidak pernah menunjukkan hasil Lab dari sample yang diambil. Bukti lain juga saat pembuangan limbah diberitakan media ini, pihak perusahaan langsung cepat-cepat mengangkat kembali limbah tersebut dan dibuang begitu saja di tempat lain.

Padahal dalam Undang Undang (UU) nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2), disebutkan, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sudah jelas.

Selanjutnya dalam Bab X bagian 3 pasal 69 UU tersebut, tercantum mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kepada NusantaraNews pimpinan PT.Global tidak dapat menunjukkan UPL/UKLnya bahkan saat ditanya beberapa awak media pimpinan yang berkewarganegaraan India ini kebingungan menjawabnya. (onal mamoto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *