Paulus Henuk: Minta Polisi Tetapkan Bupati dan Mantan Bupati Sebagai Tersangka

Paulus Henuk: Minta Polisi Tetapkan Bupati dan Mantan Bupati Sebagai Tersangka

Spread the love

 4,051 total views,  8 views today

NusantaraNews86.com Jakarta -Polemik terkait status Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan Narapidana Korupsi (Napikor) yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus berlanjut dan menuai beberapa kecaman dan keberatan. Hal ini bermula ketika Mantan Bupati Kabupaten Rote Ndao selama dua periode yakni Leonard Haning membuat keputusan tidak taat asas, patuh secara hukum dan terkesan diskriminatif dalam melakukan penerapan aturan tentang sanksi pemecatan terhadap ASN mantan Napikor sesuai Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN Nomor: 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (“SKB 3 Menteri”) yang mewajibkan Kepala daerah selaku Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan secara tidak terhormat para ASN atau mantan terpidana korupsi atau kejahatan yang memiliki hubungan dengan jabatan.

Adapun nomenklatur tersebut di atas dipertegas kembali melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/ 3713/Sj / tanggal 10 Mei 2019 yang mewajibkan Bupati dan Walikota wajib memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS terpidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

Pada tahun 2016, Mantan Bupati Kabupaten Rote Ndao, Leonard Haning diketahui memberhentikan atau melakukan PTDH terhadap dua ASN Kabupaten Rote Ndao yang Tersandung Kasus Korupsi yaitu Bapak “AZ” dengan salah satu rekannya yang merupakan tindak Lanjut dari keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun anehnya, pada Tahun 2010 dan 2012 waktu sejumlah ASN mantan Napikor yang putusan pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap justru Mantan Bupati Kabupaten Rote Ndao tidak melakukan PTDH bahkan m emberikan promosi dan kenaikan pangkat/ jabatan terhadap sejumlah ASN mantan Napikor tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan SKB 3 Menteri ASN mantan Napikor wajib dilakukan PTDH.

“Saat LH menjabat bupati dia tidak PTDH sejumlah ASN napikor tersebut, kecuali pak AZ dan temannya. artinya ada diskriminasi, baru pada zaman istrinya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rote Ndao periode sekarang PTDH dilaksanakan, itupun setelah pihak mereka dilaporkan ke Polres Rote Ndao. Artinya Mantan Bupati Kabupaten Rote Ndao diduga kuat tidak menjalankan perintah UU dengan baik semasa jabatannya, padahal setiap Bupati waktu diambil sumpah janjinya selalu bersumpah akan menjalankan perintah UUD 1945 dan semua UU serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Paulus Henuk.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari Selasa, 2 Juni 20121, Wartawan NusantaraNews86.com telah mencoba mengkonfirmasi dan melakukan penelusuran terhadap Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, yakni Paulus, S.H Henuk terkait polemik ini.

Paulus menegaskan agar jajaran Polres Rote Ndao wajib melayangkan Surat Panggilan juga terhadap Mantan Bupati Rote Ndao (Leonard Haning) untuk di mintai keterangan dan pertanggung jawaban terkait kasus penyalahgunaan kewenangan jabatan yang tidak sesuai dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/Sj, dan SKB 3 Menteri dalam penerapan aturan PDTH pada ASN mantan Napikor, mengingat hal ini bisa jadi berpotensi mengakibatkan kerugian Negara.

Paulus juga menambahkan agar Polisi tidak menerapkan prinsip Restorative Justice pada Kasus ini, sebab diduga kuat kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara sampai miliaran rupiah. Sehingga Polres Rote Ndao wajib menjalankan tugas sesuai UU dan Perintah serta konsep Kapolri yakni PRESISI (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi) agar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Rote Ndao serta menegaskan bahwa Penegakan Hukum dapat ditegakan seadil-adilnya.

“Penyidik Polres Rote Ndao harus berani tetapkan tersangka, bukti-bukti sudah lebih dari cukup. keterangan saksi, saksi ahli, petunjuk dan lain-lain, terakhir penyetoran 1,2 Miliar adalah bentuk pengakuan adanya kesalahan sehingga polres Rote Ndao melalui penyidik harus segera tetapkan tersangka tidak boleh tebang pilih”, Lanjut Paulus Henukh.

(Yandry FN.NN86 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.