Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Diresmikan, KaBapem Perda DPRD Minahasa: Semoga Memberikan Kontribusi Aktif

MINAHASA – MESKI terjadi pergantian pimpinan di DPRD kabupaten Minahasa beberapa waktu lalu namun kegiatan legislasi daerah atau dikenal dengan pembentukan peraturan daerah adalah hal wajib yang harus dilaksanakan. Hal ini disebut Ketua Badan Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Minahasa dari Anggota DPRD kabupaten Minahasa Pricillia Lumingkewas SP dalam kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di ruang sidang kantor Bupati Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (16/05) siang.

“Yang lalu, kita kenal Badan Legislasi namun pada kesempatan ini kita dikenalkan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapem Perda. Kegiatan legislasi daerah atau dikenal dengan program pembentukan peraturan daerah adalah hal wajib yang harus dilaksanakan secara internal untuk pihak eksekutif. Hal ini dimaksud untuk menyinergikan rancangan peraturan-peraturan daerah sebelum masuk tahapan pembahasan badan pembentukan peraturan daerah atau Bapem Perda tahun 2019 antara pihak eksekutif dan legislatif,” kata Lumingkewas didampingi Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Minahasa Willem P. Nainggolan SH Mhum dan Franky Alexander Hendra Sakawerus SH MH bersama Tim Perancang Peraturan Perundang- Undangan Kanwil Hukum dan Ham Sulawesi Utara.

Lumingkewas berharap melalui rancangan peraturan perundang-undangan ini yang digagas Kepala Bagian Hukum Sekdakab Minahasa dapat memberi kontribusi aktif. “Dari pembahasan eksekutif dan legislatif nantinya akan menciptakan suatu codof tahun 2109 yang merupakan bagian integral dari DPRD di kabupaten Minahasa secara umum dan pada khususnya. Karena itu, saya selaku Ketua badan pembentukan Perda kabupaten Minahasa memberikan apresiasi positif. Semoga kegiatan ini mampu memberikan kontribusi aktif dalam rangka pembentukan peraturan daerah di kabupaten Minahasa,” tandasnya.

Sementara mewakili Kakanwil Hukum dan Ham Sulawesi Utara Franky Alexander Hendra Sakawerus SH MH selaku narasumber menyampaikan hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan mengenai harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan peraturan perundangan lainnya seperti Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan dan aspek pengaturan Perda.
(vendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *