KPU Minahasa Tetapkan Aturan Penayangan Iklan 2 Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Media Massa

MINAHASA – JELANG pemilihan kepala daerah (Plkada) Serentak 27 Juni 2018 di kabupaten Minahasa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama tim pemenang paslon dan insan pers tentang aturan penayangan iklan di tahapan Kampanye Kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa di ruang pertemuan kantor KPUD Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (04/06) siang.

Rakor tahapan kampanye kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023 digelar guna menyamakan visi dan misi kedua paslon jelang hari pemilihan pada 27 Juni nanti.

Komisioner KPU Kristoforus Ngantung menuturkan, rakor tersebut digelar untuk membahas mengenai jumlah/spot/ukuran penayangan kedua paslon di media massa dan lamanya penayangan iklan.

“Untuk media TV dipersiapkan 2 spot x 30″ media radio swasta 3 spot x 60″ ditambah satu media radio pemerintah RRI 10 x 60″ 12 media cetak 1 x tayang dan 15 media online/elektronik ukuran banner,” ujar Ngantung didampingi Ketua KPU Minahasa Ibu Wiesje Willar bersama Komisioner KPU Dicky Paseki dan Lord Malonda, Sekretaris KPU Meidy Malonda serta Panwas Kabupaten Minahasa Rendy Umboh.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Lord Malonda. Menurutnya, secara teknis materi penayangan iklan kedua paslon diserahkan ke pihak KPU sesuai Peraturan KPU No 4 tahun 2017 dan aturan materi yang dipakai.

“KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan jumlah durasi iklan. Terkait materi iklan dibuat dan dibiayai oleh partai sesuai materi yang diberikan. Ayat berikutnya, Materi iklan sesuai pasal satu dapat membuat iklan sesuai informasi nama, nomor urut, visi misi, program, foto pasangan calon atau partai politik dan partai non politik. Materi iklan dilarang mencantumkan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Materi iklan dapat berupa tulisan, gambar dan suara, dan/atau tulisan suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktf sehingga dapat diterima oleh perangkat penerima pesan. Materi iklan yang disampaikan sesuai Pasal 32 ayat 1-2 PKPU No 4 tahun 2017,” tandas Malonda.

Pada kesempatan yang sama Panwas Minahasa Rendy Umbo selaku Koordiv Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga menegaskan penayangan akan dipantau langsung oleh tim panwas dan pihak-pihak terkait yaitu KPID maupun dewan pers.

“Sanksi terkait penayangan iklan ada di pihak KPID maupun dewan pers. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.4 Tahun 2017 pasal 60 memuat tentang larangan tentang media massa. Media cetak elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersil selain yang difasilitasi oleh KPU kabupaten Minahasa, mulai dari spot, jumlah iklan diatur sesuai peraturan KPU. Terkait dengan itu di lain hal juga media bisa memberitakan pasangan calon namun semua calon harus diberitakan, atau pemberitaan adil, merata dan yang seimbang. Hal ini agar terhindar dari kode etik penyiaran,” tandasnya.

Adapun aturan baku tahapan iklan kampanye dimulai pada 10 Juni hingga 23 Juni 2018 atau 14 hari waktu penayangan iklan serentak.

(vendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *