HAK HUKUM DIREKTUR YANG MENYANDANG STATUS TERSANGKA

Jakarta – Direktur merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”).

Dalam prakteknya, tidak sedikit
Direktur suatu perseroan tersandung
dalam kasus pidana yang mengakibatkan Direktur tersebut menyandang status tersangka. Lantas bagaimana hak keperdataan seorang Direktur yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah setiap perjanjian yang sebelumnya telah
ditandatangani oleh Direktur tersebut menjadi batal atau gugur? Apakah
Direktur tersebut dapat tetap memimpin atau mewakili Perusahaan?

Dalam hal seorang Direktur ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan
penahanan oleh pihak Penyidik akibat tersandung kasus pidana (misal:
pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan) yang tidak ada
kaitannya dengan perusahaan yang sedang dipimpinnya atau tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Maka hal tersebut tidak lantas membuat hak, fungsi, dan perbuatan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh Direktur tersebut menjadi gugur. Karena merujuk pada pasal 93 UUPT syarat untuk menjadi Direktur selain yang bersangkutan cakap menurut hukum, yang bersangkutan juga memenuhi kriteria bahwa dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan  calon Direksi tersebut tidak pernah :

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas tidak ada satupun syarat yang melarang dan/atau
dapat menggugurkan Direksi tersebut dari jabatannya oleh karena dugaan tindak pidana yang tidak kaitannya dengan perusahaan yang sedang dipimpinnya atau tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Sehingga dengan kata lain Direktur tersebut masih memiliki hak, fungsi dan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian/ kontrak dan surat-surat dengan Pihak Ketiga atau perbuatan hukum lainnya terkait dengan perseroan. Kecuali Anggaran Dasar
mengatur khusus mengenai hal ini dan/atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham berpendapat lain.

Kemudian bagaimana dengan keberlakukan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Direktur yang menyandang status
tersangka tersebut?
Merujuk pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)
mengatur syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Konteks kesepakatan untuk mengikatkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPer merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga. Meski Direktur (yang ditetapkan sebagai tersangka) menjadi pihak yang menandatangani perjanjian, namun pada hakekatnya Direktur tersebut hanyalah merupakan bagian dari organ perseroan yang bertindak mewakili perusahaan. Sehingga subjek hukum dalam setiap perjanjian atau kontrak bukanlah Direktur, melainkan perusahaan yang diwakili oleh Direktur tersebut.

Pasal 1 angka (5) UUPT menyatakan:
“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Adapun kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan juga diperjelas dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT:
“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”
Mengingat Direktur yang menjadi tersangka tersebut hanya memiliki fungsi dan tugas untuk mewakili Perusahaan, maka perjanjian yang telah dibuat antara Direktur tersebut dalam kapasitasnya mewakili nama Perusahaan dengan Pihak Ketiga dinyatakan tetap berlaku. Kondisi ini juga berlaku sama ketika Direktur tersebut diganti karena statusnya sebagai tersangka, maka perjanjian
yang telah ada (existing) akan tetap berlaku dan tidak gugur.

Namun dalam hal seorang Direktur diduga dan/atau terbukti melakukan tindak pidana (misal: penggelapan atau penipuan) yang berhubungan langsung dan menimbulkan kerugian terhadap perseroan di tempat Direktur tersebut
bertugas, maka Direktur tersebut layak dan patut untuk diberhentikan secara
tidak hormat dan dicabut seluruh hak, tugas dan fungsi dalam jabatannya
sebagai Direktur melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham para Pemegang
(Vide Pasal 105 UUPT).

Jika Perseroan memutuskan untuk memberhentikan sementara Direktur tersebut dari jabatannya, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Dewan Komisaris dapat mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis terhadap Direksi ikhwal pemberhentian sementara terhadap jabatannya dikarenakan status tersangka yang dimilikinya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga selama masa pemberhentian sementara ini
berlangsung maka Direktur tersebut tidak berhak melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan dan menanda-tangani perjanjian atau kontrak apapun.

Penulis: Ojak Situmeang, S.H, M.H, C.L.A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *