Diduga Melanggar Aturan, Pangkalan Gas LPG Milik Wahyu Ditindak Tegas Dinas Perindag

Tanjung Jabung Timur – Permasalahan Gas LPG subsidi 3 kg atau gas melon memang kerap didengar, mulai dari yang meledak, langka, hingga harga yang mahal atau di luar harga HET.

Seperti yang dilansir Media Jambi.Co, di mana di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu, ada salah satu pangkalan gas LPG subsidi 3 Kg atas nama Wahyu yang berlokasi di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu diduga telah melakukan pelanggaran izin dari SKK Migas melalui pertamina, Pergub ( Peraturan Gubernur ) Jambi, dan Perbup ( Peraturan Bupati ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan pangkalan gas LPG subsidi 3 kg tersebut adalah telah melakukan penjualan ke daerah lain di luar Kecamatan Mendahara Ulu ke pengecer Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 48 tabung gas LPG subsidi 3 Kg, padahal dalam izinnya tersebut yang dikeluarkan SKK Migas melalui pertamina diperuntukkan di wilayah Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu.

Selain itu, pangkalan LPG tersebut menjual di atas HET ( Harga Eceran Tertinggi ) berdasarkan ketentuan Pergub ( Peraturan Gubernur ) Jambi, dan Perbup ( Peraturan Bupati ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana harga HET sebesar Rp. 18.000 per tabung, sementara pangkalan tersebut menjual dengan harga sebesar Rp. 20.000 per tabung untuk gas LPG subsidi 3 Kg.

Akhirnya warga Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaporkan ke Polsek Mendahara Ulu ( Selasa, 15 Mei 2018 ).

Mendapat laporan dari masyarakat, hari itu juga Polsek Mendahara Ulu akhirnya bergerak cepat dan berhasil mengamankan mobil Pick Up Jenis Suzuki dengan Nopol BH 9025 AS dan barang bukti lain berupa gas LPG subsidi 3 Kg sebanyak 48 tabung yang akan disalurkan ke Kecamatan Geragai milik pangkalan gas atas nama Wahyu.

Mendengar hal tersebut, Akhirnya Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bidang Perdagangan pada hari yang sama ( Selasa – Red ), langsung bergerak cepat turun ke lokasi untuk melakukan monitoring ke pangkalan gas LPG subsidi 3 Kg atas nama Wahyu tersebut.

IPTU. Djalil Dabutar Kapolsek Mendahara Ulu, saat dikonfirmasi awak Media ( 16/5 ) via selular membenarkan penangkapan tersebut.

” Yaaa… benar kita telah menangkap dan mengamankan mobil Pick Up Jenis Suzuki dengan Nopol BH 9025 AS dan barang bukti lain berupa gas LPG subsidi 3 Kg sebanyak 48 tabung yang akan disalurkan ke Kecamatan Geragai milik pangkalan gas atas nama Wahyu, namun kita lepas kembali setelah Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Bidang Perdagangan Muhammad Awaluddin datang ke lokasi untuk melakukan monitoring,” ujar Kapolsek.

“Pangkalan tersebut telah melakukan pelanggaran dengan menjual ke daerah lain di luar Kecamatan Mendahara Ulu ke pengecer Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 48 tabung gas LPG subsidi 3 Kg, padahal dalam izinnya tersebut yang dikeluarkan SKK Migas melalui pertamina diperuntukkan di wilayah Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu, selain itu, pangkalan LPG tersebut menjual diatas HET ( Harga Eceran Tertinggi ) berdasarkan ketentuan Pergub ( Peraturan Gubernur ) Jambi, dan Perbup ( Peraturan Bupati ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana harga HET sebesar Rp. 18.000 per tabung, sementara pangkalan tersebut menjual dengan harga sebesar Rp. 20.000 pertabung untuk gas LPG subsidi 3 kg, ” jelas Kapolsek.

Yang menjadi pertanyaan awak media, mobil dan 48 tabung gas tersebut dilepas kembali ke pemilik pangkalan, dan Kapolsek menjawab,

” Untuk sangsi yang diberikan, kemungkinan izinnya dicabut dan pengurangan kuota gas nya saja, dan itu kita serahkan ke Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar menyurati pertamina, dan untuk lebih jelasnya lagi silahkan tanyakan Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ” jawab Kapolsek.

Terpisah, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur Drs. Hero Suratman melalui Muhammad Awalauddin Bidang Perdagangan saat dikonfirmasi di ruangannya ( 16/5 ) mengatakan, “Jadi pelaksanaan monitoring LPG di wilayah Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan sehubungan yang pertama memang ada pengawasan rutin, yang kedua memang ada laporan dari masyarakat Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu karena begitu sulitnya warga Desa Pematang Rahim untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, ” ujar Awaluddin.

” Nah… kami merasa heran juga, padahal di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu itu ada 3 pangkalan gas LPG, yang lokasinya juga kalau dikalkulasikan lebih kurang 6000 sebulan, beranjak dari situ saat kami turun ( Selasa 15 Mei 2018 ), pas pula ada masyarakat melaporkan ke Polsek Mendahara Ulu ada mobil salah satu pangkalan mengecer gas LPG 3 Kg keluar Kecamatan Mendahara Ulu kalau tidak salah sebanyak 48 tabung, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di depan Anggota Polisi Polsek Mendahara Ulu mau diecer ke pengecer di wilayah Kecamatan Geragai, pada prinsipnya seluruh pangkalan itu tidak boleh mengecer, berarti pangkalan atas nama WAHYU tersebut sudah melanggar ketentuan yang berlaku, pada saat monitoring dengan Polres Tanjung Jabung Timur, bukan hanya itu saja pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan, pelanggaran yang dilakukan pangkalan tersebut telah menjual di atas HET ( Harga Eceran Tertinggi ) berdasarkan ketentuan Pergub ( Peraturan Gubernur ) Jambi, dan Perbup ( Peraturan Bupati ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga HET sebesar Rp. 18.000 per tabung, sementara pangkalan tersebut menjual dengan harga sebesar Rp. 20.000 pertabung untuk gas LPG subsidi 3 Kg, pelanggaran ketiga, pangkalan tersebut tidak tertib mengisi Log Boock, ” ungkap Awaluddin.

” Dan penanganan kami pada saat itu, yang bersangkutan membuat surat pernyataan terkait pelanggaran – pelanggaran yang dilakukannya, kenapa kami harus membuat surat pernyataan??? Supaya kami dapat melengkapi laporan kami ke pertamina, agar pertaminan MENINDAK pangkalan dan agennya ( PT. Piramida ) ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Awaluddin.

” Insya Allah dari pelaksanaan kemarin, surat laporan sudah jadi semua, tinggal kami kirim ke Pertamina, selain itu juga sebelumnya via Whats Ap pun sudah kami sampaikan juga ke SR Pertamina, dan SR Pertamina berjanji akan ditindak lanjuti terkait permasalahan ini dengan serius, ” terang Awaluddin.

” Permohonan kami, menurut hasil evaluasi kami Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang pangkalan di Desa Pematang Rahim itu sebaiknya alokasinya dikurangi, karena masih ada salah satu Desa diwilayah Kecamatan Mendahara Ulu yang sangat membutuhkan gas LPG karena memang tidak ada pangkalan yaitu di Desa Sungai Beras, ” harap Awaluddin.

” Pangkalan atas nama Wahyu tersebut, boleh menjual ke desa tetangga, boleh dibeli ke Kecamatan tetangga, permasalahannya pangkalan tidak diperkenankan mengecer ke pengecer, pangkalan hanya boleh melayani rumah tangga sesuai peruntukkannya dan UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) maksudnya UMKM pemakai, bukan UMKM untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi, ” jelas Awaluddin.

“Kalau ditanya apa penindakkannya untuk pangkalan tersebut, tergantung kepada Pertamina!!! Yang jelas kami sudah menginformasikan untuk menindak secara tegas di dalam isi surat kami ini tembusannya Gubernur, SKK Migas, Agen, dan Pertamina itu sendiri “. tegas Awaluddin.

Saat ditanya terkait pidananya, Awaluddin menjelaskan bahwa itu bukan ranah Dinas Perindag Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

” Kalau untuk masalah pidananya, itu bukan domain atau ranahnya kami, itu ranahnya ke kepolisian, walaupun saya adalah salah satu penyidik di bagian Dinas Perindag, tapi kalau tindak pidana yang namanya BARANG BERSUBSIDI pastinya siapapun yang melanggar pasti ada pidananya, cuma karena ini menjelang puasa sambil menunggu keputusan dari Pemerintah, kami mengharuskan dengan yang bersangkutan dari 48 tabung gas LPG 3 Kg kemarin mewajibkan kepada yang bersangkutan menjual sesuai ketentuan HET kepada warga Desa Pematang Rahim, kalau lah sempat timbul penyitaan maka akan menimbulkan masalah baru nantinya, jadi kami berharap ada penindakkan serius dari Pemerintah supaya ada efek jera bagi pangkalan – pangkalan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ” jelas Awaluddin.

” Kalau dari harga agen tersebut sudah benar menjual dengan harga Rp. 16.000 tidak ada sepeserpun menaikkan harga, itu berdasarkan verifikasi dari kami, tapi agen PT. Piramida juga salah karena kurang pengawasannya, “ujar Awaluddin”. ( Doni Riyadi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *