BANTUAN SUBSIDI PANGAN (RASTRA) NON TUNAI “DIHARGAKAN”

Sambas Kalbar – Tim Anggota Divisi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Rudi Kurniawan Ledy  menyampaikan kepada wartawan Nusantara News, adanya informasi masyarakat di desa Seberkat kec Tebas kab Sambas tentang bantuan beras (rastra) yang dihargakan (diperjualbelikan). Menyikapi hal tersebut Rudi turun langsung ke desa tersebut guna  mencari kebenaran informasi. Pertama yang ditemui adalah  RT setempat dan menanyakan tentang Rastra Non Tunai. Menurut keterangan pak RT memang benar kami menghargakan bantuan beras (Rastra) non tunai tersebut dengan alasan untuk membayar upah bongkar muat lansir dan upah mengantarkan ke warga yang mendapat bantuan beras ( Rastra). Harga yang diminta dari masyarakat yang mendapat bantuan seharga Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per karung berat 10 Kg untuk per K K, kalau per 1Kg 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), harus ada setoran ke kantor desa Rp 1.600,-

Kepala Desa Yohanes saat ditemui 19/4/2018 membenarkan adanya praktik/penarikan dana /menghargakan beras (Rastra) non tunai. Hal ini dilakukan agar penyampaian ke warga bisa lebih cepat.

Rudy berpendapat bahwa perlu pengawasan ekstra khusus bagi instansi Dinsos, penegak hukum yang mempunyai otoritas menangani bantuan subsidi pangan beras (Rastra) non tunai. Menurut petunjuk teknis pelaksanaan Bansos Rastra mengacu pada pasal 24 dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No 228, tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No 254/PMK 05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian/lembaga negara yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg, yang tanpa dikenakan harga/biaya alias GRATIS.

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah dilasanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 program ini pada awalnya disebut dengan operasi pasar khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu,pada perkembangannya program beras bersubsidi diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok dan dikenal dengan sebutan sekarang ini raskin/rastra sesuai arahan Presiden Joko Widodo bantuan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah akan ditransformasikan menjadi bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan penyaluran bantuan pangan secara non tunai, bahwa tidak ada lagi pungutan biaya/dana bagi penerima bantuan beras Rastra Bansos.

Harapan Rudi agar tidak ada lagi peristiwa /kejadian tentang beras rastra yang dihargakan khususnya di desa lain se kabupaten Sambas, apapun alasannya, sudah jelas pelanggaran apabila beras (Rastra) non tunai, diadakan penarikan/pungutan. Hal ini  sudah termasuk pungli. “Jadilah warga negara Indonesia yang amanah demi rakyat, bangsa dan negara, demi NKRI,” tutup Rudi. (EDDY.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *